Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba kembali menggelar rapat paripurna lanjutan pada Kamis (17/4) guna menuntaskan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Toba Tahun Anggaran 2024. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Tomson Manurung, S.T., ini merupakan tindak lanjut dari rapat sebelumnya dan fokus pada penyampaian laporan komisi serta pengesahan rekomendasi DPRD.

Turut hadir dalam forum terhormat ini Ketua DPRD Kabupaten Toba, Franshendrik Tambunan, Wakil Ketua DPRD lainnya, Henry Tambunan, Bupati Toba, Effendi Sintong P. Napitupulu, S.E., Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Drs. Augus Sitorus, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Toba, serta awak media.

Agenda utama rapat adalah mendengarkan laporan dari Komisi A, B, dan C DPRD Kabupaten Toba. Masing-masing komisi menyampaikan hasil evaluasi dan catatan mereka terhadap implementasi program dan anggaran yang tertuang dalam LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024. Laporan ini menjadi dasar bagi DPRD untuk merumuskan rekomendasi konstruktif kepada Pemerintah Kabupaten Toba.

Setelah mendengarkan laporan dari setiap komisi, rapat dilanjutkan dengan pembacaan draf Rekomendasi DPRD Kabupaten Toba terkait LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2024. Rekomendasi ini memuat berbagai catatan penting dan saran perbaikan yang diharapkan dapat menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Toba dalam pelaksanaan program pembangunan di masa mendatang.

Puncak acara adalah penandatanganan secara resmi Dokumen Rekomendasi DPRD Kabupaten Toba tentang LKPJ Bupati Toba Tahun Anggaran 2024 oleh Ketua DPRD Kabupaten Toba, Franshendrik Tambunan. Tindakan ini menandakan bahwa DPRD secara kelembagaan telah menyampaikan pandangan dan arah kebijakan terkait pertanggungjawaban anggaran daerah.

Dalam sambutannya, Bupati Toba, Effendi Sintong P. Napitupulu, S.E., menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Toba untuk mempelajari dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan demi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Toba.

Rapat paripurna ini menegaskan fungsi pengawasan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi pendorong bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Toba.