Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Kabupaten Toba 2025-2029 & Musrenbang Rencana Kerja Pemda Kabupaten Toba 2026

Konsultasi Publik Ranwal RPJMD Kabupaten Toba 2025-2029 & Musrenbang Rencana Kerja Pemda Kabupaten Toba 2026

BALIGE, 8 April 2025 – Kabupaten Toba menunjukkan komitmen kuat dalam melibatkan partisipasi publik dalam merancang masa depannya. Bertempat di Sopo Parsaoran Nauli, Tambunan, Balige, pada Selasa (8/4/2025), digelar forum penting: Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029. Tak hanya membahas rencana pembangunan, momen ini juga menjadi panggung bagi DPRD Kabupaten Toba untuk menyerahkan “suara hati” masyarakat yang terhimpun dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) untuk Musrenbang RKPD Tahun 2026.

Atmosfer kolaborasi terasa kental saat Ketua DPRD Kabupaten Toba, Franshendrik Tambunan, bersama jajaran Anggota Dewan, Bupati Toba beserta Wakilnya, dan sederet tokoh penting hadir. Para pimpinan Perangkat Daerah (PD), camat se-Kabupaten Toba, hingga perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Balai Besar turut menyimak arah pembangunan Toba ke depan.

Ketua DPRD Kabupaten Toba, Franshendrik Tambunan, dalam sambutannya menegaskan bahwa konsultasi publik ini adalah fondasi awal untuk membangun Toba yang lebih baik. Beliau mengapresiasi langkah Bappelitbangda Kabupaten Toba yang proaktif menggandeng seluruh elemen, dari perangkat daerah hingga masyarakat, dalam merajut rencana pembangunan yang solid.

“Ini bukan sekadar pertemuan formalitas. Di sini, kita menentukan arah pembangunan Kabupaten Toba untuk lima tahun mendatang. Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan membawa kesejahteraan bagi seluruh warga Toba yang kita banggakan,” ujar Franshendrik Tambunan dengan penuh semangat.

Lebih lanjut, sorotan tertuju pada penyerahan Pokir DPRD. Dokumen berisi aspirasi riil masyarakat yang dikumpulkan melalui reses anggota dewan pada Februari lalu ini menjadi amunisi penting dalam Musrenbang RKPD 2026. Franshendrik Tambunan menekankan bahwa Pokir ini adalah representasi langsung dari kebutuhan warga yang mereka temui di lapangan.

“Kami berharap ‘suara’ ini tidak hanya didengar, tetapi juga diakomodir dalam APBD Perubahan 2025 dan APBD murni 2026. Tujuan kami jelas: kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Toba adalah prioritas utama,” tegasnya.

Pesan senada juga disampaikan terkait usulan pembangunan dari tingkat desa hingga kabupaten. DPRD berharap agar setiap usulan didasarkan pada skala prioritas yang sesungguhnya, mencerminkan kondisi riil di tengah masyarakat.

Menutup arahannya, Ketua DPRD Kabupaten Toba membuka pintu lebar bagi partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. “Kami siap menerima ide, saran, dan masukan konstruktif dari siapa pun yang peduli dengan kemajuan Toba. Mari bersama wujudkan Toba Mantap 2030!” serunya, disambut antusias oleh para hadirin.

Konsultasi publik ini bukan sekadar rangkaian acara, melainkan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Toba dan DPRD dalam membangun daerah secara partisipatif. Dengan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan mengakomodirnya dalam rencana pembangunan, diharapkan Toba akan melangkah maju menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.